BAB 4:SISTEM EKONOMI KERANGKA KONSEPTUAL TERPADU

Pesan diciutkan

Berpikir selama 7 det

BAB 4

"SISTEM EKONOMI KERANGKA KONSEPTUAL TERPADU"

A. Definisi dan Unsur-Unsur Sistem Ekonomi: Perspektif Komparatif

1. Apa yang diproduksi (what) barang dan jasa apa yang harus dihasilkan dengan sumber daya yang terbatas.

1. Bagaimana memproduksinya (how)  kombinasi faktor produksi (tanah, tenaga kerja, modal, kewirausahaan) yang digunakan.

1. Untuk siapa diproduksi (for whom)  bagaimana hasil produksi didistribusikan kepada anggota masyarakat.

1. Kepemilikan sumber daya (property rights) siapa yang berhak memiliki alat-alat produksi: individu, negara, atau kolektif/komunitas.

1. Mekanisme koordinasi (coordination mechanism) apakah alokasi sumber daya ditentukan oleh mekanisme pasar (harga, penawaran-permintaan), oleh perencanaan pusat (negara), atau kombinasi keduanya.

1. Motif dan insentif ekonomi  apakah pelaku ekonomi digerakkan oleh motif laba pribadi, kepentingan kolektif, atau nilai moral-spiritual.

1. Peran negara  sejauh mana negara mengintervensi, mengatur, atau membiarkan pasar bekerja secara bebas.

1. Distribusi pendapatan dan kekayaan  mekanisme yang menentukan siapa mendapat bagian berapa dari hasil produksi (upah, keuntungan, sewa, bunga, zakat, pajak, dsb).

Aspek	Kapitalisme	Sosialisme	Ekonomi Campuran/Alternatif (Pancasila, Islam)
Kepemilikan	Swasta/individu dominan	Negara/kolektif dominan	Kepemilikan individu diakui, tapi dibatasi fungsi sosial
Mekanisme	Pasar bebas	Perencanaan terpusat	Pasar dengan intervensi moral & negara
Motif	Laba maksimal	Kesejahteraan kolektif by design	Keseimbangan laba dan kemaslahatan
Peran negara	Minimal (laissez-faire)	Dominan/total	Regulator dan penyeimbang (moderat)

---

B. Kritik terhadap Kapitalisme dan Sosialisme: Suara Pancasila dan Islam

1. Individualisme berlebihan  kapitalisme klasik (liberal) menempatkan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi, sehingga cenderung mengabaikan dimensi sosial dan solidaritas kolektif.

1. Eksploitasi dan kesenjangan  mekanisme pasar bebas tanpa kendali moral cenderung menghasilkan akumulasi kekayaan pada segelintir pemilik modal (kapitalis), sementara pekerja/buruh berada pada posisi tawar yang lemah sebagaimana dikritik dalam teori nilai lebih (surplus value).

1. Riba dan spekulasi dari sudut pandang Islam, sistem bunga (riba) yang menjadi tulang punggung kapitalisme finansial dianggap sebagai bentuk eksploitasi karena memberi keuntungan tanpa risiko usaha riil (aqad yang tidak adil).

1. Materialisme dan sekularisme  kapitalisme dipandang melepaskan aktivitas ekonomi dari nilai spiritual dan etika transendental, sehingga tujuan ekonomi tereduksi sekadar akumulasi materi.

1. Bertentangan dengan sila kelima Pancasila"Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" menuntut distribusi kesejahteraan yang merata, sesuatu yang dianggap tidak otomatis dihasilkan oleh mekanisme pasar bebas.

1. Penghapusan hak milik pribadi  sosialisme (terutama versi Marxis-komunis) menghapuskan kepemilikan pribadi atas alat produksi, yang dipandang bertentangan dengan fitrah manusia dan hak asasi dalam Islam maupun semangat kekeluargaan Pancasila yang tetap mengakui usaha perseorangan.

1. Sentralisasi kekuasaan negara yang berlebihan perencanaan ekonomi terpusat cenderung melahirkan birokrasi otoriter dan mematikan inisiatif serta kreativitas individu.

1. Mengabaikan dimensi spiritual manusia sosialisme (khususnya yang berbasis materialisme dialektis/ateistik) memandang manusia semata sebagai makhluk ekonomi (homo economicus) tanpa dimensi ketuhanan, sesuatu yang bertentangan dengan sila pertama Pancasila ("Ketuhanan Yang Maha Esa") dan tauhid dalam Islam.

Inefisiensi ekonomi pengalaman historis menunjukkan sistem komando (command economy) cenderung tidak responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat dan minim insentif produktivitas.

---

C. Ekonomi Islam sebagai "Sistem Sendiri": Relevansinya dengan Posisi Ekonomi Pancasila
Basis Tauhid seluruh aktivitas ekonomi berada dalam kerangka ketundukan kepada Allah; manusia adalah khalifah (pengelola) atas harta yang pada hakikatnya milik Allah.
Kepemilikan multijenis Islam mengakui kepemilikan individu, kepemilikan negara, dan kepemilikan umum/publik (seperti sumber daya alam strategis) secara simultan berbeda dari kapitalisme (dominasi milik pribadi) maupun sosialisme (dominasi milik negara).
Keseimbangan kebebasan dan keadilan individu bebas berusaha, namun kebebasan itu dibatasi oleh kewajiban moral (zakat, larangan riba, larangan ihtikar/penimbunan) demi keadilan distributif.
Mekanisme redistribusi built-in zakat, infaq, sedekah, dan wakaf merupakan instrumen permanen yang secara struktural mendistribusikan kekayaan, bukan sekadar kebijakan tambahan (seperti pajak progresif dalam kapitalisme).
Keduanya menolak dikotomi kapitalisme-sosialisme dan mengklaim diri sebagai jalan ketiga (the third way).
Keduanya berbasis nilai transendental Pancasila melalui sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Islam melalui tauhid.
Keduanya mengakui pluralitas bentuk kepemilikan Pasal 33 UUD 1945 mengenal usaha negara, koperasi, dan swasta, sejajar dengan konsep kepemilikan individu-negara-publik dalam Islam.
Keduanya menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan akhir (goal), bukan sekadar efek samping dari mekanisme pasar.

---

D. Titik-Titik Persamaan Mendasar: Moralitas, Keadilan, dan Penolakan Eksploitasi
1. Moralitas sebagai Fondasi Ekonomi
Baik Islam maupun Pancasila menolak pandangan bahwa ekonomi adalah wilayah "bebas nilai" (value-free) yang murni digerakkan oleh kalkulasi untung-rugi material. Keduanya menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus tunduk pada etika dalam Islam berupa syariah, dalam Pancasila berupa nilai-nilai sila pertama hingga kelima.
Islam: prinsip al-'adl (keadilan) dan al-ihsan (kebajikan) menjadi tujuan utama muamalah, diwujudkan melalui zakat dan larangan penumpukan harta (kanzul mal).
Pancasila: sila kelima secara eksplisit menuntut "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" sebagai cita-cita akhir bernegara.
Islam secara tegas melarang riba (bunga/eksploitasi finansial), gharar (ketidakjelasan yang merugikan salah satu pihak), ihtikar (penimbunan barang untuk manipulasi harga), dan maysir (perjudian/spekulasi).
Pancasila dan konstitusi Indonesia menolak "sistem free fight liberalism" yang memungkinkan yang kuat mengeksploitasi yang lemah, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 (versi asli) yang menyebut bahaya "penghisapan manusia oleh manusia" (exploitation de l'homme par l'homme).
4. Fungsi Sosial Kepemilikan
Baik dalam fiqh muamalah maupun dalam doktrin ekonomi Pancasila, hak milik pribadi diakui tetapi tidak bersifat mutlak  harta memiliki fungsi sosial dan harus digunakan sesuai kemaslahatan bersama, bukan semata kepentingan pemiliknya.
5. Peran Negara sebagai Penyeimbang
Baik Islam (melalui konsep hisbah, pengawasan pasar oleh negara) maupun Pancasila (melalui penguasaan negara atas cabang produksi vital, Pasal 33 ayat 2-3) menempatkan negara sebagai aktor yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan dan mencegah monopoli/eksploitasi.

---

E. Perbedaan Epistemologis dan Cara Mengharmonikannya
Sumber kebenaran
Ekonomi Islam bersumber dari wahyu (Al-Qur'an, Sunnah) yang bersifat mutlak, permanen, dan transenden — kebenarannya tidak tunduk pada perubahan konsensus sosial-politik.
Ekonomi Pancasila bersumber dari konsensus filosofis-politik bangsa Indonesia (musyawarah para pendiri bangsa) yang bersifat ideologis-nasional, terbuka terhadap penafsiran ulang sesuai konteks zaman dan tetap berada dalam kerangka negara-bangsa yang plural (bukan negara agama).
Sifat universalitas vs partikularitas
Islam mengklaim universalitas lintas bangsa dan zaman (shalih li kulli zaman wa makan).
Pancasila bersifat partikular-kontekstual, dirumuskan khusus untuk mengikat keberagaman bangsa Indonesia (multi-agama, multi-etnis) sehingga sila Ketuhanan dirumuskan secara inklusif, tidak merujuk pada satu agama tertentu.
Otoritas penafsiran
Dalam Islam, penafsiran hukum ekonomi (fiqh muamalah) berada di tangan ulama/mujtahid melalui metodologi ushul fiqh (ijtihad, qiyas, ijma').
Dalam Pancasila, penafsiran nilai dilakukan melalui proses politik-demokratis dan produk hukum positif negara (UUD, UU, putusan MK), bukan otoritas keagamaan.
Cakupan regulasi
Islam mengatur ekonomi sebagai bagian dari sistem hukum syariah yang komprehensif, mencakup dimensi ibadah sekaligus muamalah secara terpadu.
Pancasila mengatur ekonomi sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang sekuler-inklusif, memisahkan wilayah publik-konstitusional dari doktrin keagamaan spesifik.
Pendekatan Substantif-Universal (bukan Formal-Legalistik)
Alih-alih memaksakan formalisasi hukum Islam ke dalam konstitusi negara, nilai-nilai substantif Islam (keadilan, anti-riba, anti-eksploitasi) diserap ke dalam kebijakan ekonomi nasional tanpa harus menjadikan negara sebagai negara syariah  sejalan dengan prinsip dar al-'ahd wa al-syahadah (negara kesepakatan dan kesaksian) yang dianut sebagian pemikir Muslim Indonesia (misalnya Nurcholish Madjid).
Konsep "Titik Temu" (Common Platform/Kalimatun Sawa')
Menggunakan prinsip kalimatun sawa' — mencari titik temu nilai (keadilan, moralitas, anti-eksploitasi) sebagai jembatan, tanpa perlu menyamakan sumber epistemologisnya. Perbedaan sumber (wahyu vs konsensus nasional) tidak menghalangi kesamaan tujuan (maqashid).
Regulasi Berdampingan (Dual-Track/Sistem Paralel)
Secara praktis, Indonesia menerapkan sistem ekonomi ganda yang diakui negara: perbankan syariah berdampingan dengan perbankan konvensional, di bawah payung hukum nasional yang sama (UU Perbankan Syariah, fatwa DSN-MUI yang diadopsi menjadi regulasi OJK). Ini adalah bentuk harmonisasi institusional nyata.
Ijtihad Kontekstual dan Fiqh Indonesia
Ulama dan cendekiawan ekonomi Islam Indonesia mengembangkan fiqh muamalah kontekstual Indonesia, yang mengadaptasi prinsip universal Islam ke dalam realitas hukum dan sosial-ekonomi Indonesia yang berdasar Pancasila, sehingga tidak terjadi benturan antara syariah dan konstitusi.
Maqashid Syariah sebagai Kerangka Bersama
Menggunakan maqashid al-syariah (tujuan-tujuan syariah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) sebagai kerangka filosofis yang secara substantif paralel dengan tujuan-tujuan sila kelima Pancasila (kesejahteraan dan keadilan sosial), sehingga kedua sistem dapat "berbicara dalam bahasa yang sama" di ranah kebijakan publik meski sumber epistemologisnya berbeda.

---

Definisi Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi adalah keseluruhan cara yang terorganisir dan saling terkait, yang digunakan oleh suatu masyarakat atau negara untuk menjawab tiga persoalan ekonomi mendasar:

Sistem ekonomi bukan sekadar mekanisme teknis, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai filosofis, ideologis, dan pandangan hidup (world view) suatu masyarakat tentang manusia, kepemilikan, dan keadilan.

Unsur-Unsur Pokok Sistem Ekonomi

Perspektif Komparatif

Secara garis besar terdapat tiga arketipe sistem ekonomi yang biasa dibandingkan:

Perbandingan ini penting sebagai titik tolak untuk memahami mengapa Pancasila dan Islam menolak menempatkan diri sepenuhnya pada salah satu kutub ekstrem (kapitalisme vs sosialisme), melainkan mengambil posisi "jalan tengah" yang berlandaskan nilai moral-religius.

Kritik terhadap Kapitalisme

Kritik terhadap Sosialisme

Suara Pancasila

Pancasila, melalui sila kelima dan semangat "kekeluargaan" dalam Pasal 33 UUD 1945, menolak baik individualisme liberal kapitalistik maupun kolektivisme totaliter sosialistik. Ekonomi Pancasila menempatkan asas kekeluargaan dan gotong royong sebagai basis, di mana negara berperan menguasai cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, namun tetap membuka ruang bagi usaha perseorangan dan koperasi.

Suara Islam

Islam mengajukan kritik berbasis tauhid: ekonomi tidak boleh dilepaskan dari akhlak dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Islam menolak riba, gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi/judi) yang menjadi ciri kapitalisme finansial, sekaligus menolak penghapusan hak milik pribadi dan peniadaan Tuhan yang menjadi ciri sosialisme-komunisme.

Banyak pemikir ekonomi Islam (seperti Muhammad Baqir al-Sadr dalam karyanya Iqtishaduna, "Ekonomi Kita") berargumen bahwa ekonomi Islam bukan sekadar modifikasi dari kapitalisme atau sosialisme, melainkan sebuah sistem yang berdiri sendiri (mazhab iqtishadi mustaqil) dengan basis epistemologis yang berbeda secara fundamental, yaitu wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah).

Ciri-ciri Ekonomi Islam sebagai sistem otonom:

Relevansi dengan Ekonomi Pancasila

Terdapat kemiripan struktural yang kuat antara ekonomi Islam sebagai "sistem sendiri" dan ekonomi Pancasila:

Karena kemiripan struktural inilah, banyak sarjana muslim Indonesia (seperti M. Dawam Rahardjo, M. Umer Chapra dalam konteks lebih luas) memandang ekonomi Islam sebagai mitra epistemologis alami bagi ekonomi Pancasila, meski keduanya lahir dari sumber yang berbeda.

Terdapat sejumlah titik temu substantif antara Ekonomi Islam dan Ekonomi Pancasila:

2. Keadilan Sosial dan Distributif

Keduanya sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan adalah cacat secara moral dan konstitusional/teologis.

3. Penolakan terhadap Eksploitasi

Meski memiliki banyak titik temu normatif, kedua sistem ini berbeda secara epistemologis — yaitu dari sisi sumber dan cara memperoleh kebenaran/pengetahuan yang mendasarinya.

Perbedaan Epistemologis

Cara Mengharmonisasikan Perbedaan

Beberapa pendekatan yang biasa digunakan untuk mengharmoniskan kedua sistem ini dalam konteks Indonesia:

Kesimpulan Bab

Sistem ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam sama-sama lahir dari penolakan terhadap ekstremitas kapitalisme (individualisme-eksploitatif) dan sosialisme (kolektivisme-totaliter). Keduanya menempatkan moralitas, keadilan sosial, dan penolakan eksploitasi sebagai fondasi bersama, meski berbeda secara epistemologis dalam hal sumber kebenaran (wahyu vs konsensus kebangsaan) dan otoritas penafsiran. Harmonisasi keduanya dimungkinkan bukan dengan menyatukan sumbernya, melainkan dengan menemukan titik temu pada level nilai dan tujuan (maqashid), yang kemudian diwujudkan secara institusional melalui regulasi yang mengakomodasi keduanya secara berdampingan dalam kerangka NKRI.

No	Kode Link	Judul Topik
1	00112	Agunan pada Perbankan Syariah
2	00021	Akad Hawalah pada Perbankan Syariah
3	00024	Akad Ijarah pada Perbankan Syariah
4	00028	Akad Istishna' pada Perbankan Syariah
5	00033	Akad Kafalah pada Perbankan Syariah
6	00035	Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah
7	00051	Akad Murabahah pada Perbankan Syariah
8	00044	Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah
9	00047	Akad Qardh pada Perbankan Syariah
10	00053	Akad Salam pada Perbankan Syariah
11	00056	Akad Sharf pada Perbankan Syariah
12	00059	Akad Wadiah pada Perbankan Syariah
13	00061	Akad Wakalah pada Perbankan Syariah
14	00117	Aset pada Perbankan Syariah
15	00118	Automatic Teller Machine (ATM) dalam Sistem Keuangan Islam
16	00579	Baitul Mal wa Tamwil (BMT): Manajemen dan Pemberdayaan Ekonomi Umat
17	00377	Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah
18	00369	Bank Sentral Perspektif Ekonomi Islam
19	00811	Bentuk Transaksi yang Dilarang dalam Sistem Ekonomi Islam
20	00373	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah
21	00378	Bunga Perspektif Sistem Ekonomi Islam
22	00380	Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Perbankan Syariah
23	00382	Cash Ratio pada Perbankan Syariah
24	00384	Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Sistem Ekonomi Islam
25	00385	Cost to Income Ratio (CIR) pada Perbankan Syariah
26	00389	Current Account Saving Account (CASA) pada Perbankan Syariah
27	00390	Current Ratio pada Perbankan Syariah
28	00392	Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Perbankan Syariah
29	00393	Dana Syirkah Temporer pada Perbankan Syariah
30	00395	Debt to Asset Ratio (DAR) pada Perbankan Syariah
31	00396	Debt to Equity Ratio (DER) pada Perbankan Syariah
32	00398	Denda: Konsep Ta’zir dalam Keuangan Islam
33	00403	Dewan Pengawas Syariah (DPS): Tata Kelola dan Kepatuhan Syariah
34	00409	Earning Per Share (EPS) pada Perbankan Syariah
35	00547	Ekonomi Keuangan Islam
36	00548	Ekonomi Keuangan Sosial Islam
37	00428	Ekonomi Pancasila Perpektif Islam
38	00799	Ekuitas pada Perbankan Syariah
39	00456	Environmental, Social, and Governance (ESG) Perspektif Ekonomi Islam
40	00458	Etika Bisnis Islam
41	00470	Fatwa dan Regulasi Industri Halal: Integrasi Fatwa ke Dalam Regulasi dan Tata Kelola Perbankan Syariah
42	00484	Filsafat Ilmu Ekonomi Islam
43	00485	Financial Distress dalam Sistem Keuangan Islam
44	00486	Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Perbankan Syariah
45	00493	Garansi Bank Perspektif Ekonomi Islam
46	00495	Giro Wajib Minimum (GWM) pada Perbankan Syariah
47	00802	Good Corporate Governance (GCG) dalam Sistem Ekonomi Islam
48	00509	Harta dalam Islam: Kajian Turats dan Kontemporer
49	00510	Hedging Perspektif Ekonomi Islam
50	00516	Income Smoothing Perspektif Ekonomi Islam
51	00545	Indikator Kesehatan Perbankan Syariah
52	00549	Industri Keuangan Syariah
53	00524	Internet Banking dalam Sistem Perbankan Syariah
54	00529	Investasi Surat Berharga pada Perbankan Syariah
55	00535	Kartu Debit dalam Sistem Perbankan Islam
56	00536	Kartu Kredit dalam Sistem Perbankan Islam
57	00542	Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) pada Sistem Ekonomi Islam
58	00543	Kepemilikan dalam Islam: Kajian Turats dan Kontemporer
59	00559	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) pada Perbankan Syariah
60	00552	Kinerja Karyawan Perspektif Ekonomi Islam
61	00553	Kliring dalam Sistem Perbankan Islam
62	00558	Koperasi Syariah: Manajemen dan Pemberdayaan Ekonomi Umat
63	00560	Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah: Konsep, Akad, dan Implementasi
64	00561	Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dalam Pemberdayaan Masyarakat
65	00562	Laba Bersih pada Perbankan Syariah
66	00564	Lembaga Keuangan Mikro Syariah
67	00565	Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non-Bank
68	00566	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Sistem Ekonomi Islam
69	00567	Letter of Credit (L/C) Perspektif Ekonomi Islam
70	00568	Liabilitas pada Perbankan Syariah
71	00571	Loyalitas Konsumen Perspektif Ekonomi Islam
72	00578	Makroekonomi Islam: dan Dinamika Ekonomi Global
73	00001	Manajemen Risiko Hukum pada Ekonomi Islam
74	00002	Manajemen Risiko Imbal Hasil pada Ekonomi Islam
75	00003	Manajemen Risiko Investasi pada Ekonomi Islam
76	00006	Manajemen Risiko Kepatuhan pada Ekonomi Islam
77	00806	Manajemen Risiko Likuiditas pada Ekonomi Islam
78	00004	Manajemen Risiko Nilai Tukar pada Ekonomi Islam
79	00807	Manajemen Risiko Operasional pada Ekonomi Islam
80	00808	Manajemen Risiko Pasar pada Ekonomi Islam
81	00005	Manajemen Risiko Pembiayaan pada Sistem Ekonomi Islam
82	00007	Manajemen Risiko Reputasi pada Sistem Ekonomi Islam
83	00008	Manajemen Risiko Stratejik pada Sistem Ekonomi Islam
84	00795	Manajemen ZISWAF pada Lembaga Keuangan Syariah
85	00581	Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam
86	00617	Merger pada Perbankan Syariah
87	00014	Metodologi Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Ekonomi
88	00015	Metodologi Penelitian Kuantitatif Bidang Ilmu Ekonomi: Kajian Komprehensif
89	00016	Metodologi Penelitian Mixed Methods dalam Bidang Ilmu Ekonomi: Kajian Komprehensif
90	00017	Mikroekonomi dalam Sistem Ekonomi Islam: Kajian Komprehensif atas Landasan Epistemologis, Konsep Inti, dan Implementasi Kelembagaan
91	00618	Minat Konsumen Perspektif Ekonomi Islam
92	00619	Mobile Banking dalam Sistem Perbankan Islam
93	00622	Moral Hazard Perspektif Ekonomi Islam
94	00624	Net Imbalan (NI) pada Perbankan Syariah
95	00650	Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah
96	00625	Net Profit Margin (NPM) pada Perbankan Syariah
97	00626	Net Stable Funding Ratio (NSFR) pada Perbankan Syariah
98	00627	Non-Performing Financing (NPF) pada Perbankan Syariah
99	00630	Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Pengawasan Industri Keuangan Islam
100	00644	Pembiayaan dalam Sistem Ekonomi Islam
101	00651	Perbankan Syariah: Manajemen Operasional dan Ketahanan
102	00652	Perbankan Syariah: Peluang Pengembangannya
103	00653	Perbankan Syariah: Pembiayaan Sektor Produktif dan Industri Halal
104	00654	Perbankan Syariah: Strategi Pendanaan dan Diversifikasi Produk
105	00655	Perbankan Syariah: Tantangan Pengembangannya
106	00656	Perbankan Syariah: Teori, Praktik, dan Regulasi
107	00658	Perilaku Konsumen dalam Sistem Ekonomi Islam
108	00666	Posisi Devisa Neto (PDN) pada Perbankan Syariah
109	00666	Posisi Devisa Neto (PDN) pada Perbankan Syariah
110	00667	Price To Book Value (PBV) pada Perbankan Syariah
111	00668	Price To Earning Ratio (PER) pada Perbankan Syariah
112	00796	Produk Deposito pada Perbankan Syariah
113	00494	Produk Giro pada Perbankan Syariah
114	00669	Produk Jasa (Layanan) pada Perbankan Syariah
115	00671	Produk Penghimpunan Dana (Simpanan) pada Perbankan Syariah
116	00670	Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan) pada Perbankan Syariah
117	00674	Quick Ratio pada Perbankan Syariah
118	00675	Rasio Likuiditas dalam Sistem Keuangan Islam
119	00676	Rasio Profitabilitas dalam Sistem Keuangan Islam
120	00677	Rasio Solvabilitas dalam Sistem Keuangan Islam
121	00681	Return On Assets (ROA) pada Perbankan Syariah
122	00682	Return On Equity (ROE) pada Perbankan Syariah
123	00684	Riba Perspektif Ekonomi Islam
124	00685	Safe Deposit Box pada Perbankan Islam
125	00101	Sistem Ekonomi Adam Smith (Klasik) menurut Islam
126	00098	Sistem Ekonomi Kapitalis/Liberal menurut Islam
127	00099	Sistem Ekonomi Keynesian menurut Islam
128	00691	Sistem Ekonomi Neo-Klasik menurut Islam
129	00103	Sistem Ekonomi Pancasila menurut Islam
130	00100	Sistem Ekonomi Skolastik menurut Islam
131	00102	Sistem Ekonomi Sosialis menurut Islam
132	00629	Sistem Operasional Bank Syariah
133	00726	Subrogasi dalam Sistem Keuangan Islam
134	00704	Sumber Daya Manusia (SDM) Perspektif Ekonomi Islam
135	00737	Transaksi dalam Sistem Ekonomi Islam
136	00738	Uang Perspektif Ekonomi Islam
137	00747	Unit Usaha Syariah (UUS)
138	00766	Wealth Management Perspektif Ekonomi Islam