BAB 7: EKONOMI PANCASILA ISLAM SEBAGAI "SISTEM SENDIRI"

BAB 7

"EKONOMI PANCASILA ISLAM SEBAGAI SISTEM SENDIRI"

PENDAHULUAN: MENGAPA EKONOMI PANCASILA-ISLAM ADALAH "SISTEM SENDIRI"?

Selama berpuluh-puluh tahun, pemikiran ekonomi global dan nasional terperangkap dalam dualisme yang sempit. Di satu sisi, ada Kapitalisme yang mengagungkan kebebasan individu, pasar bebas, dan akumulasi modal tanpa batas. Di sisi lain, ada Sosialisme yang mengutamakan kepemilikan kolektif, peran negara yang dominan, dan pemerataan hasil yang seringkali bersifat memaksa. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia kerap ditempatkan sebagai "jalan tengah" di antara keduanya. Namun, ketika nilai-nilai Islam yang bersifat universal, rahmatan lil 'alamin, dan mencakup seluruh aspek kehidupan diintegrasikan secara mendalam ke dalam sistem ekonomi, maka lahirlah sebuah entitas baru yang tidak layak lagi disebut sekadar kompromi atau modifikasi. Ia adalah "Sistem Sendiri" —sebuah paradigma yang berdiri di atas fondasi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang sama sekali berbeda dari kedua kutub ideologi tersebut. Bab ini akan menguraikan secara sistematis mengapa Ekonomi Pancasila-Islam bukan kapitalisme, bukan sosialisme, bukan jalan tengah, melainkan sebuah sistem orisinal yang lahir dari perpaduan akar lokal, nilai universal Islam, dan respons terhadap tantangan global, dengan tipe kepemilikan yang unik serta ciri-ciri khas yang membedakannya dari sistem manapun.

A. BUKAN KAPITALISME, BUKAN SOSIALISME, BUKAN SEKADAR "JALAN TENGAH"

Untuk memahami posisi Ekonomi Pancasila-Islam, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membedah secara kritis mengapa sistem ini menolak ketiga label tersebut dan mengklaim dirinya sebagai sistem yang berdiri sendiri, bukan sekadar turunan atau modifikasi.

Penolakan terhadap Kapitalisme

Ekonomi Pancasila-Islam menolak kapitalisme bukan karena ia anti-pasar atau anti-kebebasan berusaha, melainkan karena ia anti-eksploitasi, anti-kesenjangan struktural, dan anti-riba. Secara filosofis, kapitalisme memandang manusia semata-mata sebagai homo economicus, yaitu makhluk rasional yang digerakkan oleh kepentingan diri sendiri dan keinginan untuk memaksimalkan keuntungan materi. Dalam logika ini, modal adalah raja, sementara tenaga kerja hanyalah komoditas yang dapat dibeli dan dijual semurah mungkin. Akibatnya, kapitalisme menciptakan jurang pemisah yang tajam antara kelompok kaya dan kelompok miskin, melahirkan krisis ekologi karena eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, serta membentuk mentalitas konsumerisme yang menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan. Dari perspektif Islam, kapitalisme melanggengkan praktik riba dalam seluruh instrumen keuangannya, padahal Al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa riba adalah perang terhadap Allah dan Rasul-Nya. Ekonomi Pancasila-Islam mengakui kepemilikan individu dan mekanisme pasar, tetapi membatasinya dengan aturan syariah yang melarang riba, gharar (ketidakjelasan dan spekulasi), dan maysir (judi), serta membingkainya dengan etika Pancasila yang mengedepankan keadilan sosial. Di sini, pasar bukanlah "tuhan" yang tak tersentuh dan tidak boleh diintervensi, melainkan instrumen yang harus diawasi secara moral dan etis demi kemaslahatan bersama.

Penolakan terhadap Sosialisme

Penolakan terhadap sosialisme, terutama varian Marxis-Leninis, bersifat tegas dan fundamental, baik dari sisi ideologis Pancasila maupun dari sisi teologis Islam. Secara filosofis, sosialisme materialis adalah paham yang ateis karena menafikan dimensi spiritual dan transendental manusia. Ia menganggap agama sebagai candu bagi rakyat dan menghapuskan hak kepemilikan individu secara paksa. Negara dianggap sebagai pemilik tunggal atas seluruh alat produksi, dan individu kehilangan insentif untuk berinovasi karena segala hasil kerja diserahkan kepada negara. Secara teologis, Islam mengajarkan bahwa kepemilikan individu adalah hak yang diakui dan dilindungi, selama digunakan untuk kemaslahatan dan tidak menyebabkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Menghapus kepemilikan individu secara paksa bertentangan dengan fitrah manusia yang telah digariskan oleh Allah sebagai sunatullah. Ekonomi Pancasila-Islam menolak dominasi negara yang absolut. Negara berfungsi sebagai regulator yang adil dan distributor keadilan, bukan sebagai pemilik segala sesuatu. Sistem ini mengedepankan semangat kebersamaan dan gotong royong yang lahir dari kesadaran sukarela, bukan dari paksaan negara atau revolusi kekerasan.

Bukan Sekadar "Jalan Tengah"

Istilah "jalan tengah" seringkali mempersempit makna menjadi kompromi yang pragmatis, eklektis, dan tanpa prinsip yang kuat. Ekonomi Pancasila-Islam bukanlah kompromi antara kiri dan kanan, melainkan "Jalan Lurus" atau Shirathal Mustaqim. Jalan tengah seperti yang dikenal dalam ekonomi sosial-pasar Jerman, misalnya, masih berbasis pada kapitalisme yang dimodifikasi dengan tambahan jaring pengaman sosial. Sementara itu, Ekonomi Pancasila-Islam tidak hanya memodifikasi kapitalisme atau sosialisme, tetapi mengganti seluruh fondasi logika ekonomi. Fondasi logika barunya adalah keseimbangan (tawazun) antara dunia dan akhirat, antara individu dan masyarakat, antara efisiensi dan keadilan, serta kemanusiaan (insaniyyah) yang menjunjung tinggi martabat setiap orang. Sistem ini mengambil elemen positif dari pasar, seperti efisiensi dan inovasi, serta elemen positif dari kebersamaan, seperti solidaritas dan keadilan, tetapi mendasarkan keduanya pada nilai ketuhanan (tauhid) dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Karena itulah, ia adalah sistem yang mandiri, unik, dan tidak dapat disamakan dengan model ekonomi mana pun yang pernah ada.

B. ORISINALITAS SISTEM: AKAR LOKAL, NILAI UNIVERSAL ISLAM, DAN KONTEKS GLOBAL

Orisinalitas Ekonomi Pancasila-Islam terletak pada sinergi tiga pilar utama yang tidak dimiliki oleh sistem ekonomi lain di dunia. Ketiga pilar tersebut adalah akar lokal budaya Nusantara, nilai-nilai universal Islam, dan respons yang relevan terhadap konteks global. Ketiganya berpadu secara organik membentuk sebuah sistem yang tidak sekadar meniru, tetapi benar-benar lahir dari realitas Indonesia yang majemuk dan religius.

Akar Lokal: Nilai Gotong Royong dan Musyawarah

Indonesia memiliki tradisi ekonomi kerakyatan yang telah hidup turun-temurun jauh sebelum bangsa ini merdeka. Tradisi seperti sistem subak di Bali yang mengatur pengairan sawah secara demokratis dan berkelanjutan, sambatan di Jawa di mana warga saling membantu dalam pekerjaan pertanian tanpa imbalan materi, serta balale di berbagai daerah yang merupakan sistem simpan-pinjam berbasis kepercayaan, semuanya menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara telah memiliki kesadaran ekonomi yang komunal dan egaliter. Nilai-nilai ini tidak mengenal dikotomi kapitalis-sosialis karena ia lahir dari kearifan lokal yang mengutamakan kebersamaan, musyawarah, dan tolong-menolong. Ekonomi Pancasila-Islam mengangkat nilai-nilai tersebut ke tingkat yang lebih formal, terstruktur, dan modern tanpa menghilangkan ruh spiritualnya. Koperasi adalah manifestasi nyata dari akar lokal ini. Namun, dalam sintesis baru, koperasi tidak hanya berbadan hukum dan dikelola secara profesional, tetapi juga dijiwai oleh prinsip syariah seperti bagi hasil yang adil, transparansi penuh, dan kejujuran, serta prinsip Pancasila seperti kekeluargaan dan musyawarah. Orisinalitasnya terletak pada indigenisasi ekonomi modern, yaitu upaya membangun teori dan praktik ekonomi dari bawah (bottom-up) berdasarkan realitas sosiologis masyarakat Indonesia yang religius dan komunal, bukan dengan meniru mentah-mentah teori Barat yang seringkali tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.

Nilai Universal Islam: Tauhid sebagai Fondasi Ekonomi

Islam bukan sekadar ritual ibadah mahdhah seperti salat dan puasa, melainkan ad-din, yaitu cara hidup yang sempurna dan mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Nilai-nilai universal dalam Islam seperti keadilan ('adl), kesejahteraan holistik (falah), tanggung jawab sosial (takaful), dan persaudaraan (ukhuwah) adalah nilai-nilai yang sesuai dengan fitrah manusia di mana pun dan kapan pun. Ekonomi Pancasila-Islam menginternalisasi nilai-nilai universal ini ke dalam setiap kebijakan publik, mulai dari perencanaan pembangunan hingga instrumen fiskal dan moneter. Konsep paling fundamental dalam Islam adalah kepemilikan (milkiyyah). Dalam Islam, kepemilikan absolut hanyalah milik Allah semata. Manusia adalah khalifah atau pemegang amanah yang diberi hak kepemilikan fungsional untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Inilah yang membedakannya secara radikal dari kapitalisme yang menganggap kepemilikan individu bersifat absolut dan tanpa batas, serta dari sosialisme yang mengingkari kepemilikan individu sama sekali. Dengan fondasi tauhid ini, setiap aktivitas ekonomi menjadi ibadah dan setiap harta yang dimiliki memiliki kewajiban sosial berupa zakat, infak, dan sedekah yang harus dikeluarkan untuk membersihkan harta dan membantu mereka yang membutuhkan.

Konteks Global: Tantangan dan Relevansi

Di tengah krisis multidimensi yang melanda dunia saat ini—seperti krisis iklim akibat eksploitasi berlebihan, krisis keuangan global yang dipicu oleh spekulasi dan riba, serta krisis moral yang ditandai dengan korupsi dan keserakahan—Ekonomi Pancasila-Islam menawarkan solusi alternatif yang sangat relevan. Sistem ini menjadi penyeimbang bagi arus globalisasi neoliberal yang cenderung imperialistik dan hanya menguntungkan negara-negara maju. Dengan mengedepankan produk halal, keuangan syariah yang berbasis bagi hasil, dan pariwisata ramah lingkungan yang berkelanjutan, Indonesia dapat menjadi poros ekonomi dunia yang tidak hanya maju secara material tetapi juga berkeadaban dan bermartabat. Selain itu, nilai falah yang merupakan kebahagiaan dunia dan akhirat sangat selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Ekonomi Pancasila-Islam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan lingkungan hidup dan tidak mengabaikan hak-hak generasi mendatang. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya orisinal secara lokal, tetapi juga memiliki daya saing dan daya tawar yang tinggi di kancah global.

C. TIPE-TIPE KEPEMILIKAN DALAM SINTESIS PANCASILA-ISLAM: INDIVIDU, KOLEKTIF, DAN NEGARA DALAM BINGKAI AMANAH ILAHI

Salah satu ciri paling khas dan fundamental dari Ekonomi Pancasila-Islam adalah pandangannya tentang kepemilikan. Tidak ada satu pun tipe kepemilikan—baik individu, kolektif, maupun negara—yang bersifat mutlak atau absolut. Semuanya berada dalam bingkai "Amanah Ilahi", yang berarti bahwa setiap kepemilikan memiliki beban tanggung jawab sosial, moral, dan spiritual yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan masyarakat. Konsep ini secara radikal membedakan sistem ini dari kapitalisme yang menganggap kepemilikan individu sebagai hak absolut, dan dari sosialisme yang menolak kepemilikan individu secara keseluruhan.

Kepemilikan Individu

Sistem ini mengakui dan melindungi hak individu untuk memiliki, memanfaatkan, dan mewariskan harta yang diperoleh secara halal dan sah melalui kerja keras, jual-beli yang jujur, hibah, atau warisan. Namun, hak ini bukanlah hak tanpa batas. Islam dengan tegas melarang penimbunan harta (iktinaz) yang menghambat sirkulasi uang dan menyebabkan kemandekan ekonomi. Dalam praktiknya, negara melalui kebijakan fiskal dapat mengambil sebagian harta individu untuk kepentingan umum melalui instrumen zakat, pajak progresif, dan pungutan sah lainnya. Individu juga tidak boleh menggunakan kepemilikannya untuk merusak dirinya sendiri, orang lain, atau lingkungan (dharar). Misalnya, ia dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang-barang haram seperti minuman keras, narkoba, atau daging babi, serta dilarang melakukan praktik monopoli dan spekulasi yang merugikan masyarakat luas. Landasan utama dari konsep ini adalah firman Allah dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 yang menyatakan bahwa harta jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, melainkan harus mengalir ke seluruh lapisan masyarakat.

Kepemilikan Kolektif

Kepemilikan kolektif adalah kepemilikan atas aset-aset yang oleh hukum dan syariah tidak boleh dikuasai secara privat karena pemanfaatannya sangat dibutuhkan oleh hajat hidup orang banyak. Cakupan kepemilikan kolektif ini meliputi sumber daya alam strategis seperti air, minyak bumi, gas alam, tambang mineral, hutan lindung, serta barang-barang publik lainnya seperti jalan raya, irigasi, dan pelabuhan. Sumber daya ini adalah amanah yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk sekelompok elit atau konglomerat. Pengelolaan kepemilikan kolektif ini harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan agar tidak merusak ekosistem dan tidak merugikan generasi mendatang. Konsep ini sangat mencerminkan sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, sekaligus sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa "manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api." Dengan kata lain, kepemilikan kolektif adalah wujud nyata dari pengakuan bahwa bumi dan segala isinya adalah milik bersama yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara adil.

Kepemilikan Negara

Negara dalam sistem ini bertindak sebagai pengelola (operator) dari kepemilikan kolektif dan juga dapat memiliki aset-aset tertentu untuk kepentingan pertahanan, keuangan, dan pembangunan infrastruktur yang strategis. Namun, kepemilikan negara bukanlah untuk menyaingi atau mematikan sektor swasta, melainkan untuk menjadi stabilisator dan katalisator bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam sintesis ini, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara bukanlah mesin birokrasi yang inefisien dan sarang korupsi, melainkan harus dikelola secara profesional, modern, dan transparan dengan akuntabilitas syariah dan etika Pancasila. Kepemilikan negara adalah amanah terbesar yang diemban oleh pemerintah, sehingga pengelolaan keuangan negara harus benar-benar bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini sejalan dengan konsep hisbah dalam Islam yang berarti pengawasan melekat terhadap pasar dan keuangan publik, serta selaras dengan semangat audit publik dan good governance dalam Pancasila. Negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang, tetapi harus selalu bermusyawarah dan melibatkan rakyat dalam setiap kebijakan ekonomi strategis.

D.PERBANDINGAN PARADIGMA: KAPITALISME, SOSIALISME, EKONOMI ISLAM, EKONOMI PANCASILA, DAN SISTEM INTEGRATIF

Untuk melihat secara lebih tajam keunikan dan orisinalitas Ekonomi Pancasila-Islam, kita perlu membandingkannya secara mendalam dengan empat paradigma ekonomi lainnya, yaitu Kapitalisme, Sosialisme, Ekonomi Islam murni, dan Ekonomi Pancasila konvensional. Perbandingan ini akan dilakukan secara naratif pada beberapa aspek kunci, tanpa menggunakan tabel, agar alur pemikiran tetap mengalir dan mudah dipahami.

Pertama, dari aspek sumber kepemilikan, Kapitalisme menganut paham bahwa hak milik individu adalah hak mutlak dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapa pun, termasuk negara. Ia memandang kepemilikan pribadi sebagai fondasi kebebasan dan kemakmuran. Sosialisme justru sebaliknya, ia menganggap bahwa kepemilikan individu harus dihapuskan dan seluruh alat produksi menjadi milik negara atau publik secara mutlak, karena kepemilikan pribadi dianggap sebagai sumber eksploitasi dan ketidakadilan. Ekonomi Islam murni menegaskan bahwa hak milik absolut hanyalah milik Allah, sementara manusia adalah khalifah yang diberi amanah untuk mengelola kekayaan, sehingga kepemilikan individu diakui tetapi dengan batasan-batasan moral dan syariah. Ekonomi Pancasila konvensional mengakui hak individu dan kolektif secara seimbang dengan semangat gotong royong, namun belum secara eksplisit mengintegrasikan dimensi teologis kepemilikan sebagai amanah ilahi. Sementara itu, Sistem Integratif Pancasila-Islam memadukan semuanya dalam konsep amanah ilahi yang komprehensif, di mana kepemilikan individu, kolektif, dan negara diakui secara proporsional, tetapi semuanya berada di bawah pengawasan moral dan hukum syariah serta konstitusi, dengan tanggung jawab yang jelas di dunia dan di akhirat.

Kedua, dari aspek tujuan ekonomi, Kapitalisme menempatkan maksimalisasi keuntungan sebagai tujuan tunggal dan tertinggi. Segala sesuatu diukur dari seberapa besar laba yang dapat dihasilkan, tanpa terlalu memedulikan dampak sosial dan lingkungan. Sosialisme mengejar pemerataan hasil dengan mengorbankan efisiensi dan inovasi, sehingga seringkali menyebabkan kemandekan ekonomi dan hilangnya semangat berwirausaha. Ekonomi Islam bertujuan mencapai falah, yaitu kebahagiaan yang holistik di dunia dan di akhirat, yang mencakup aspek material, spiritual, sosial, dan intelektual secara seimbang. Ekonomi Pancasila konvensional bertujuan mewujudkan kesejahteraan sosial yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat, dengan menekankan pada keadilan distributif. Sistem Integratif menggabungkan semuanya menjadi tujuan yang lebih komprehensif, yaitu falah yang dibingkai oleh keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan, sehingga tidak ada pemisahan antara kesuksesan duniawi dan ukhrawi, antara pertumbuhan ekonomi dan kepedulian sosial, antara efisiensi dan keadilan.

Ketiga, dari aspek mekanisme pasar, Kapitalisme percaya pada kekuatan invisible hand atau tangan tak terlihat yang mengatur pasar secara alami tanpa intervensi pemerintah. Ia meyakini bahwa pasar akan menciptakan keseimbangan sendiri jika dibiarkan bebas. Sosialisme justru menolak mekanisme pasar dan menggantinya dengan perencanaan terpusat oleh negara, di mana semua keputusan produksi, distribusi, dan harga ditentukan oleh birokrasi. Ekonomi Islam mengakui mekanisme pasar tetapi mengaturnya dengan etika yang ketat, melarang riba, gharar, dan maysir, serta mewajibkan kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam bertransaksi. Ekonomi Pancasila mengatur pasar dengan asas kekeluargaan dan gotong royong, serta mendorong pengembangan koperasi sebagai soko guru perekonomian. Sistem Integratif menciptakan konsep pasar yang bermoral, di mana pasar berjalan secara efisien dan kompetitif, tetapi selalu diawasi oleh etika syariah dan budaya lokal agar tidak terjadi eksploitasi, penipuan, dan penimbunan yang merugikan masyarakat.

Keempat, dari aspek peran negara, Kapitalisme menginginkan peran negara yang minimalis, hanya sebagai penjaga malam yang menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan kontrak, tanpa campur tangan dalam aktivitas ekonomi. Sosialisme menghendaki peran negara yang maksimalis, bahkan totaliter, sebagai pemilik dan pengatur tunggal seluruh kegiatan ekonomi, di mana negara menentukan segalanya dari atas ke bawah. Ekonomi Islam memberikan peran negara sebagai penjaga syariah dan pendorong kebaikan, yang memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi tidak mencampuri secara berlebihan mekanisme pasar yang sehat. Ekonomi Pancasila menempatkan negara sebagai pembina, pengatur, dan penggerak koperasi dan usaha kecil, serta sebagai pelindung bagi golongan yang lemah. Sistem Integratif memberikan peran negara yang lebih luas dan seimbang, yaitu sebagai regulator yang adil yang menetapkan aturan main yang jelas, sebagai distributor kekayaan yang merata melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan pajak progresif, serta sebagai motivator moral yang terus mengingatkan pelaku ekonomi akan tanggung jawab spiritual dan sosial mereka.

Kelima, dari aspek sistem keuangan, Kapitalisme sepenuhnya berbasis pada bunga dan spekulasi yang seringkali memicu krisis keuangan berulang. Instrumen derivatif, utang berbunga, dan spekulasi valuta asing menjadi ciri khasnya. Sosialisme mengandalkan keuangan negara yang dikontrol ketat dan anti-swasta, di 

No	Kode Link	Judul Topik
1	00112	Agunan pada Perbankan Syariah
2	00021	Akad Hawalah pada Perbankan Syariah
3	00024	Akad Ijarah pada Perbankan Syariah
4	00028	Akad Istishna' pada Perbankan Syariah
5	00033	Akad Kafalah pada Perbankan Syariah
6	00035	Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah
7	00051	Akad Murabahah pada Perbankan Syariah
8	00044	Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah
9	00047	Akad Qardh pada Perbankan Syariah
10	00053	Akad Salam pada Perbankan Syariah
11	00056	Akad Sharf pada Perbankan Syariah
12	00059	Akad Wadiah pada Perbankan Syariah
13	00061	Akad Wakalah pada Perbankan Syariah
14	00117	Aset pada Perbankan Syariah
15	00118	Automatic Teller Machine (ATM) dalam Sistem Keuangan Islam
16	00579	Baitul Mal wa Tamwil (BMT): Manajemen dan Pemberdayaan Ekonomi Umat
17	00377	Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah
18	00369	Bank Sentral Perspektif Ekonomi Islam
19	00811	Bentuk Transaksi yang Dilarang dalam Sistem Ekonomi Islam
20	00373	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah
21	00378	Bunga Perspektif Sistem Ekonomi Islam
22	00380	Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Perbankan Syariah
23	00382	Cash Ratio pada Perbankan Syariah
24	00384	Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Sistem Ekonomi Islam
25	00385	Cost to Income Ratio (CIR) pada Perbankan Syariah
26	00389	Current Account Saving Account (CASA) pada Perbankan Syariah
27	00390	Current Ratio pada Perbankan Syariah
28	00392	Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Perbankan Syariah
29	00393	Dana Syirkah Temporer pada Perbankan Syariah
30	00395	Debt to Asset Ratio (DAR) pada Perbankan Syariah
31	00396	Debt to Equity Ratio (DER) pada Perbankan Syariah
32	00398	Denda: Konsep Ta’zir dalam Keuangan Islam
33	00403	Dewan Pengawas Syariah (DPS): Tata Kelola dan Kepatuhan Syariah
34	00409	Earning Per Share (EPS) pada Perbankan Syariah
35	00547	Ekonomi Keuangan Islam
36	00548	Ekonomi Keuangan Sosial Islam
37	00428	Ekonomi Pancasila Perpektif Islam
38	00799	Ekuitas pada Perbankan Syariah
39	00456	Environmental, Social, and Governance (ESG) Perspektif Ekonomi Islam
40	00458	Etika Bisnis Islam
41	00470	Fatwa dan Regulasi Industri Halal: Integrasi Fatwa ke Dalam Regulasi dan Tata Kelola Perbankan Syariah
42	00484	Filsafat Ilmu Ekonomi Islam
43	00485	Financial Distress dalam Sistem Keuangan Islam
44	00486	Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Perbankan Syariah
45	00493	Garansi Bank Perspektif Ekonomi Islam
46	00495	Giro Wajib Minimum (GWM) pada Perbankan Syariah
47	00802	Good Corporate Governance (GCG) dalam Sistem Ekonomi Islam
48	00509	Harta dalam Islam: Kajian Turats dan Kontemporer
49	00510	Hedging Perspektif Ekonomi Islam
50	00516	Income Smoothing Perspektif Ekonomi Islam
51	00545	Indikator Kesehatan Perbankan Syariah
52	00549	Industri Keuangan Syariah
53	00524	Internet Banking dalam Sistem Perbankan Syariah
54	00529	Investasi Surat Berharga pada Perbankan Syariah
55	00535	Kartu Debit dalam Sistem Perbankan Islam
56	00536	Kartu Kredit dalam Sistem Perbankan Islam
57	00542	Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) pada Sistem Ekonomi Islam
58	00543	Kepemilikan dalam Islam: Kajian Turats dan Kontemporer
59	00559	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) pada Perbankan Syariah
60	00552	Kinerja Karyawan Perspektif Ekonomi Islam
61	00553	Kliring dalam Sistem Perbankan Islam
62	00558	Koperasi Syariah: Manajemen dan Pemberdayaan Ekonomi Umat
63	00560	Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah: Konsep, Akad, dan Implementasi
64	00561	Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dalam Pemberdayaan Masyarakat
65	00562	Laba Bersih pada Perbankan Syariah
66	00564	Lembaga Keuangan Mikro Syariah
67	00565	Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non-Bank
68	00566	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Sistem Ekonomi Islam
69	00567	Letter of Credit (L/C) Perspektif Ekonomi Islam
70	00568	Liabilitas pada Perbankan Syariah
71	00571	Loyalitas Konsumen Perspektif Ekonomi Islam
72	00578	Makroekonomi Islam: dan Dinamika Ekonomi Global
73	00001	Manajemen Risiko Hukum pada Ekonomi Islam
74	00002	Manajemen Risiko Imbal Hasil pada Ekonomi Islam
75	00003	Manajemen Risiko Investasi pada Ekonomi Islam
76	00006	Manajemen Risiko Kepatuhan pada Ekonomi Islam
77	00806	Manajemen Risiko Likuiditas pada Ekonomi Islam
78	00004	Manajemen Risiko Nilai Tukar pada Ekonomi Islam
79	00807	Manajemen Risiko Operasional pada Ekonomi Islam
80	00808	Manajemen Risiko Pasar pada Ekonomi Islam
81	00005	Manajemen Risiko Pembiayaan pada Sistem Ekonomi Islam
82	00007	Manajemen Risiko Reputasi pada Sistem Ekonomi Islam
83	00008	Manajemen Risiko Stratejik pada Sistem Ekonomi Islam
84	00795	Manajemen ZISWAF pada Lembaga Keuangan Syariah
85	00581	Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam
86	00617	Merger pada Perbankan Syariah
87	00014	Metodologi Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Ekonomi
88	00015	Metodologi Penelitian Kuantitatif Bidang Ilmu Ekonomi: Kajian Komprehensif
89	00016	Metodologi Penelitian Mixed Methods dalam Bidang Ilmu Ekonomi: Kajian Komprehensif
90	00017	Mikroekonomi dalam Sistem Ekonomi Islam: Kajian Komprehensif atas Landasan Epistemologis, Konsep Inti, dan Implementasi Kelembagaan
91	00618	Minat Konsumen Perspektif Ekonomi Islam
92	00619	Mobile Banking dalam Sistem Perbankan Islam
93	00622	Moral Hazard Perspektif Ekonomi Islam
94	00624	Net Imbalan (NI) pada Perbankan Syariah
95	00650	Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah
96	00625	Net Profit Margin (NPM) pada Perbankan Syariah
97	00626	Net Stable Funding Ratio (NSFR) pada Perbankan Syariah
98	00627	Non-Performing Financing (NPF) pada Perbankan Syariah
99	00630	Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Pengawasan Industri Keuangan Islam
100	00644	Pembiayaan dalam Sistem Ekonomi Islam
101	00651	Perbankan Syariah: Manajemen Operasional dan Ketahanan
102	00652	Perbankan Syariah: Peluang Pengembangannya
103	00653	Perbankan Syariah: Pembiayaan Sektor Produktif dan Industri Halal
104	00654	Perbankan Syariah: Strategi Pendanaan dan Diversifikasi Produk
105	00655	Perbankan Syariah: Tantangan Pengembangannya
106	00656	Perbankan Syariah: Teori, Praktik, dan Regulasi
107	00658	Perilaku Konsumen dalam Sistem Ekonomi Islam
108	00666	Posisi Devisa Neto (PDN) pada Perbankan Syariah
109	00666	Posisi Devisa Neto (PDN) pada Perbankan Syariah
110	00667	Price To Book Value (PBV) pada Perbankan Syariah
111	00668	Price To Earning Ratio (PER) pada Perbankan Syariah
112	00796	Produk Deposito pada Perbankan Syariah
113	00494	Produk Giro pada Perbankan Syariah
114	00669	Produk Jasa (Layanan) pada Perbankan Syariah
115	00671	Produk Penghimpunan Dana (Simpanan) pada Perbankan Syariah
116	00670	Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan) pada Perbankan Syariah
117	00674	Quick Ratio pada Perbankan Syariah
118	00675	Rasio Likuiditas dalam Sistem Keuangan Islam
119	00676	Rasio Profitabilitas dalam Sistem Keuangan Islam
120	00677	Rasio Solvabilitas dalam Sistem Keuangan Islam
121	00681	Return On Assets (ROA) pada Perbankan Syariah
122	00682	Return On Equity (ROE) pada Perbankan Syariah
123	00684	Riba Perspektif Ekonomi Islam
124	00685	Safe Deposit Box pada Perbankan Islam
125	00101	Sistem Ekonomi Adam Smith (Klasik) menurut Islam
126	00098	Sistem Ekonomi Kapitalis/Liberal menurut Islam
127	00099	Sistem Ekonomi Keynesian menurut Islam
128	00691	Sistem Ekonomi Neo-Klasik menurut Islam
129	00103	Sistem Ekonomi Pancasila menurut Islam
130	00100	Sistem Ekonomi Skolastik menurut Islam
131	00102	Sistem Ekonomi Sosialis menurut Islam
132	00629	Sistem Operasional Bank Syariah
133	00726	Subrogasi dalam Sistem Keuangan Islam
134	00704	Sumber Daya Manusia (SDM) Perspektif Ekonomi Islam
135	00737	Transaksi dalam Sistem Ekonomi Islam
136	00738	Uang Perspektif Ekonomi Islam
137	00747	Unit Usaha Syariah (UUS)
138	00766	Wealth Management Perspektif Ekonomi Islam